Akuntansi Penghimpunan Dana

AKUNTANSI

PENGHIMPUNAN DANA

RANIA FARAH SALSABILA

MKPS 2018

Pendahuluan

Dalam Islam, Menghimpun Dana selain dilakukan oleh masyarakat secara ’urf, juga dapat ditemukan dasar-dasarnya secara syari’ah sebagaimana ditemukan aktifitas Menghimpun Dana yang direkam dan dijustifikasi oleh al-Qur’an, al-Hadis, dan juga telah menjadi ijma ulama’. Seiring perkembangan zaman, Menghimpun Dana pun mengalami perkembangan dan modifikasi sebagaimana terlihat dalam aktifitas ekonomi modern bersangkut paut dengan penerapannya dalam masyarakat secara langsung maupun melalui dunia perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan tetap berada dalam bingkai syari’ah. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang digunakn atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/ deposan (shahibul maal) dengan bank syariah sebagai mudharib.

Ketentuan Syariah

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrument yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrument giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrument ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Kendati menggunakan instrument yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrument penghimpun pada bank syariah berbeda dengan instrument penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrument penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepaa nasabah.

            Adapun mekanisme alternative yang dibenarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Selanjutnya, berdasarkan fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Adapun untuk deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah.

Akuntansi Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah dana mudharabah pada Bank

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

tertentu yang disepakati.

Berikut adalah ilustrasi transaksi terkait tabungan mudharabah.

Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut.

Debit : Tab. Mudharabah – pihak ketiga                                Rp. 3.084.369

            Kredit : kas                                                                                                     Rp. 3.084.369

Akuntansi Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah titipan bank lain pada Bank yang

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang

disepakati dengan kuitansi, sarana perintah pembayaran lainnya

atau dengan cara pemindahbukuan.

Berikut adalah ilustrasi transaksi terkait tabungan wadiah.

Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut.

Debit : Tabungan wadiah – pihak ketiga                                Rp. 3.751.449

            Kredit : beban bonus tabungan wadiah                                                          Rp. 3.751.449

Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah.

Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah titipan bank lain pada Bank yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara

pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro Wadiah yang diblokir

untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka escrow account, giro

yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.

Berikut adalah ilustrasi transaksi terkait giro wadiah.

Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut.

Debit : Kas                                                                              Rp. 8.050.127

            Kredit : Giro Wadiah – pihak ketiga                                                              Rp. 8.050.127

Giro Mudharabah

Giro Mudharabah merupakan instrument penghimpuanan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudhabarah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut adalah ilustrasi transaksi terkait giro wadiah.

Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut.

Debit : Giro mudharabah- pihak ketiga                                              Rp. 674.923

            Kredit : Hak bank atas bagi hasil                                                                    Rp. 674.923

Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah dana mudharabah pada Bank

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah

disepakati di muka antara nasabah (pemilik dana, shahibul

maal) dengan Bank yang bersangkutan.

Referensi

Yaya, Rizal. dkk. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Paktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013 Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013

Laporan Keuangan PT Bank Mandiri Syariah (31 Desember 2018). Di kutip dari https://www.mandirisyariah.co.id/

Perbedaan KDPPLK dengan KDPPLKS

24 SEPTEMBER 2019

PERBEDAAN KDPPLKS DENGAN KDPPLK

1.  Ruang lingkup

Ruang lingkup KDPPLKS ada 3 yaitu :

-          Tujuan Laporan Keuangan

-          Karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan

-          Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keungan.

Sedangkan kalau ruang lingkup KDPPLK ada 4 yaitu :

-          Tujuan Pelaporan Keuangan

-          Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna

-          Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

-          Konsep modal dan pemeliharaan modal.

2.      Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Pengguna dan kebutuhan informasi di KDPPLKS ada 11 yaitu :

a)      Investor

b)      Pemberi dana qardh

c)      Pemilik dana syirkah temporer

d)     Pemilik dana titipan

e)      Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf (ex : nasabah syariah dengan akad wadiah)

f)       Pengawas syariah

g)      Karyawan

h)      Pemasok dan mitra usaha lainnya (ex : penjual baju seragam bank syariah)

i)        Pelanggan

j)        Pemerintah (ex : dirjen pajak)

k)      Masyarakat

Sedangkan pengguna dan kebutuhan informasi dalam KDPPLK itu ada 7 yaitu :

a)      Investor

b)      Karyawan

c)      Pemberi pinjaman

d)     Pelanggan

e)      Pemerintah

f)       Masyarakat

g)      Pemasok dan kreditor usaha lainnya.

3.      Paradigm Transaksi

-          Di KDPPLKS dijelaskan tentang paradigm transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigm dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah) yang merupakan basis dari syariah.

-          Kalau di KDPPLK tidak ada yang namanya paradigm transaksi.

4.      Asas Transaksi.

-          Di KDPPLKS dijelaskan tentang asas transaksi syariah yang berasaskan pada prinsip :

a)      Persaudaraan (ukhuwah). Transasksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain.

b)      Keadilan (‘adalah), menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan membrikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

c)      Kemaslahatan (maslahah), segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individualis dan kolektif.

d)     Keseimbangan (tawazun). Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

e)      Universalisme (syumuliyah), dapat dilakukan oleh semua pihak, tidak membeda-bedakan.

-          Kalau di KDPPLK tidak dijelasin tentang asas transaksi.

5.      Karakteristik Transaksi Syariah

-          Di KDPPLKS dijelaskan tentang karakteristik dan persyaratan transaksi syariah yaitu :

a)      Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha

b)      Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal

c)      Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai

d)     Tidak mengandung riba

e)      Tidak zalim

f)       Tidak maysir

g)      Tidak gharar

h)      Tidak haram

i)        Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)

j)        Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas

k)      Tidak ada rekayasa permintaan maupun penawaran

l)        Tidak ada suap menyuap

-          Sedangkan di KDPPLK tidak dijelasin tentang karakteristik dan persyaratan transaksi.

6.      Tujuan Laporan Keuangan

Dalam KDPPLKS tujuan laporan keuangannya sebenernya hampir sama dengan KDPPLK tapi ada tujuan lainnya yaitu :

a)      Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

b)      Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana

c)      Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh

d)     Informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban.

Sedangkan di KDPPLK yang juga merupakan tujuan utama KDPPLKS itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

7.      Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Di KDPPLKS ada 5 karakteristik yaitu :

a)      Dapat dipahami

b)      Relevan (harus nyambung)

c)      Keandlan

d)     Dapat diperbandingkan

e)      Matrealistis : dapat mengubah keputusan orang (ex : kalau mobil perusahaan ilang dicatat dalam keuangan, kalau Cuma pulpen yang ilang gk akan dicatat)

Sedangkan di KDPPLK ada 4 karakteristik yaitu :

a)      Terbanding (comparable)

b)      Terverifikasi (veriafable)

c)      Tepat waktu (timely)

d)     Terpaham (understandable)

8.      Unsur – Unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLKS yaitu :

a)      Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial :

o   Laporan posisi keuangan

o   Laporan laba rugi

o   Laporan arus kas

o   Laporan perubahan ekuitas

b)      Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan social :

o   Laporan sumber dan penyaluran zakat

o   Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

c)      Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab syariah.

Sedangakan unsur-unsur laporan keuangan di KDPPLK yaitu :

·         Posisi keuangan (neraca)

·         Kinerja (laporan laba rugi)

·         Laporan perubahan modal

·         Laporan arus kas

·         Catatan atas laporan keuangan

9.      Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Di KDPPLKS ada 3 dasar pengukuran yaitu :

a.       Biaya historis, informasi dari masa lalu

b.      Biaya kini (current cost), ex : persediaan

c.       Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value)

Sedangkan di KDPPLK ada 4 dasar pengukuran yaitu :

a.       Biaya historis (historical cost)

b.      Biaya kini (current cost)

c.       Nilai terealisasi/penyelesaian

d.      Nilai kini (present value)